Padang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Amrizal beserta para Pimpinan Tinggi Pratama melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke Lapas Padang, Jum’at (26/07/2024).

Monev tersebut dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pengendalian dari pimpinan untuk mewujudkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang baik dan tertib.

Pada saat melakukan pemeriksaan dokumen, Kakanwil Amrizal mengatakan upaya dalam penggunaan maupun pemanfaatan BMN harus dilandasi dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya ingin Kalapas segera melengkapi semua dokumen, apakah itu penggunaan maupun juga pemanfaatan BMN berdasarkan peraturan yang berlaku". Jelasnya

Lebih lanjut, Ia menginstruksikan kepada Kepala Lapas Kelas IIA Padang selaku Kuasa Pengguna Barang untuk lebih cermat dalam melaksanakan pemanfataan BMN meliputi pengajuan usulan sesuai dengan ketentuan, penandatanganan perjanjian, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan sewa.

"Hal ini juga berlaku pada pengelolaan keuangan dan administrasi perkantoran lainnya. Cermati dan awasi betul dokumen beserta pelaksanaannya. Pastikan keduanya sama". Sambungnya

Pada kegiatan ini turut mendampingi Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi, Kepala Sub-Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Vina Syafrudin, jajaran Pengelolaan Keuangan dan BMN Kantor Wilayah, serta operator BMN Lapas Padang.

Bukan hanya pemeriksaan dokumen, monev tersebut juga dilakukan pemeriksaan langsung terhadap salah satu objek pemanfaatan BMN yaitu sewa kantin. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang, selama 1 minggu dari hari Senin s.d Jumat, tanggal 22 s.d 26 Juli 2024 dilaksanakan fasilitasi harmonisasi untuk 12 Daerah di Provinsi Sumatera Barat dengan 22 produk hukum baik tatap muka maupun virtual yang sambutan kepala kantor wilayah dibacakan oleh Febriandi, didampingi dengan Kasubbid FPPHD/Perancang Ahli Madya yaitu Yeni Nel Ikhwan dan dimoderatori oleh Rivai Putra dan Boby Musliadi selaku Perancang Ahli Muda.

22 Produk Hukum Daerah telah difasilitasi oleh Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat untuk 12 Daerah yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung, Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Daerah Kota Padang, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, Pemerintah Daerah Kota Solok, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, DPRD Kabupaten Sijunjung dan DPRD Kabupaten Agam.

Hasil Harmonisasi disampaikan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Analis Hukum Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Rapat ini juga dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Biro Hukum, Biro Peemrintahan, Biro Perekonomian, Dinas Pendidikan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Bappeda, Dinaskertrans, Biro Organisasi, Kesbangpol, BPKAD. Dari Pemerintah Daerah dihadiri oleh Asisten kepala daerah, kepala badan dan kepala bagian hukum beserta OPD terkait lainnya.

 Fasilitasi Harmonisasi merupakan untuk pelaksanan tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah dalam pembinaan hukum di daerah melalui fasilitasi harmonisasi perancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah; terlaksananya penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan hukum Masyarakat; dan peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang Panjang - Jumat  (26/7) 2024, Kepala Bidang Hukum  Febriandi, S.H,.M.M dan Kepala Subbid Luhbankum JDIH Budy Arilia, S.E,. M.M beserta jajaran melakukan Verifikasi Pada Organisasi Bantuan Hukum Wira Ksatria. Hal ini agar mendorong OBH Wira Ksatria untuk meningkatkan kinerja guna meningkatkan penyerapan anggaran, dan juga memberitahukan akan waktu sebelum dilaksanakan nya adendum dan verasi pada bulan depan, diharapkan OBH wira ksatria dapat memaksimalkan waktu dengan lebih produktif dalam menolong masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan Hukum.

Selanjutnya Tim Kantor Wilayah melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait Pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum atas kinerja Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM ke Lapas Payakumbuh dan Rutan Padang Panjang. Kunjungan ke Lapas Payakumbuh diterima langsung oleh Kepala Lapas  Payakumbuh dan Kunjungan ke Rutan Padang Panjang diterima langsung oleh Kepala KPR Rutan Padang Panjang.

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau keaktifan dan Kinerja dari OBH terintegrasi atas pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berada di wilayah Padang Panjang dan Payakumbuh.

Dalam hal ini Tim Panitia  Pengawas Daerah Bantuan Hukum langsung menanyakan kepada para napi yang menerima bantuan hukum secara langsung. diharapkan OBH menjalankan amanah dari negara tanpa ada penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran yang telah diberikan oleh negara. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Bukittinggi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menggelar Sosialisasi Layanan Perseroan Perorangan yang diharapkan dapat membawa UMKM memiliki daya saing tinggi dan berkelas dengan menyandang status sebagai Badan Hukum.

“Tujuan utama dihadirkannya layanan ini adalah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang ingin memiliki Perseroan”. Ujar Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Faisal Rahman saat menyampaikan sambutan Kepala Kantor Wilayah, Kamis (25/07/2024) di The Balcone Hotel & Resort.

Menurutnya, hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi syarat di awal pendaftaran sehingga tidak memerlukan jasa notaris untuk memperoleh status badan hukum PT.

Perseroan Perorangan ini mengutamakan bagaimana UMKM dapat naik kelas dan mengembangkan perolehan hasil usaha yang dijalankan. Kemenkumham dalam hal ini sebagai bagian dari pemerintah, berupaya membantu sektor usaha, khususnya UMKM dengan menghadirkan terobosan ini.

Kemudahan juga termasuk proses pendaftarannya, dimana perseroan ini cukup didaftarkan dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik, tidak memerlukan akta Notaris, bebas menentukan besaran modal usaha, bahkan biaya yang diperlukan sangat terjangkau yaitu cukup dengan mengeluarkan uang 50.000 rupiah saja.

Ia membeberkan, sejak dirilis secara resmi pada 9 Oktober 2021, terpantau sebanyak 2384 PT Perorangan secara aktif dari 2484 Perseroan yang sudah terdaftar di wilayah Sumatera Barat.

“Angka ini tentu bisa lebih meningkat bila seluruh UMKM di Sumatera Barat dapat mengetahui pentingnya usaha yang dijalankan bisa terdaftar sebagai badan hukum perseroan perorangan”. Lanjutnya

Ia mengajak seluruh peserta untuk terlibat dalam sesi diskusi, bertukar pikiran, dan menyampaikan ide-ide brilian yang dapat menginspirasi langkah-langkah konkret dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi UMKM dan masyarakat pengguna layanan.

Sementara itu, Analisis Kekayaan Intelektual Madya, Desmaniar dalam laporannya menyampaikan “Perseroan Perorangan Mendorong UMKM Berdaya Saing Tinggi” merupakan tema yang diambil pada kegiatan kali ini.

Hal tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian dasar hukum di awal, memberikan opsi baru akan hadirnya perseroan bagi Usaha Mikro dan Kecil untuk memperluas daya ekonominya. Berbagai manfaat dari hadirnya perseroan perorangan seperti mendapatkan kepastian status badan hukum, pemisahan kekayaan pribadi dengan kekayaan perseroan, kemudahan dalam tata cara pendaftaran, kesemuanya menjadi program unggulan pemerintah dalam memajukan daya saing UMKM.

Ia mengatakan, perseroan perorangan ini juga dikawal oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai lembaga yang diamanatkan menjalankan dan memberikan layanan pendaftarannya sehingga Kantor Wilayah Sumatera Barat menjadi perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai garda terdepan memberikan pelayanan dan penyebarluasan informasi.

Kegiatan yang dilangsungkan hingga 26 Juli mendatang mendatangkan narasumber yaitu Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Busyra Azheri, Analis Hukum di Ditjen AHU, Ari Setiawan Amrullah melalui virtual, Perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi yang turut dihadiri oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, dan pelaku dan pegiat UMKM yang ada di Wilayah Sumatera Barat. (Humas Kemenkumham Sumbar)