Wujudkan Hak Konstitusi Warga Negara, Kemenkumham Sumbar selenggarakan Sosialisasi Bantuan Hukum

Kanwil Sumbar 03 Mei 2019 Dilihat: 1298

Jum’at, 03 Mei 2019 – Bertempat di Aia Angek Cottage, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan yang dijadwalkan selama 2 hari dari Kamis-Jum’at tanggal 02 -03 Mei 2019 ini diikuti oleh 30 orang peserta yang terdiri dari Aparat Penegak Hukum di Sumatera Barat, OBH di Sumbar yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kabag Hukum/Kasubag Penyuluh Hukum Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Barat dan para JFT Penyuluh Hukum dan Perancang Perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham Sumbar.

Pembukaan kegiatan yang dilaksanakan Kamis malam (02/05), diawali dengan laporan ketua panitia Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH Budy Arilia menyatakan bahwa maksud dan tujuan dari penyelenggara kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum sebagai sarana penyebarluasan informasi serta meningkatkan pemahaman para peserta terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum sehingga diharapkan dapat menumbuhkan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat dalam terlaksananya Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin secara efektif dan efisien untuk mewujudkan hal konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum. Kegiatan ini bermaksud untuk mengingatkan kembali kepada kita bahwa tujuan dari layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin adalah untuk meringankan beban biaya bagi masyarakat yang tidak mampu, meningkatkan akses-akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau pengadilan.

“Selanjutnya layanan Bantuan Hukum juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen, serta meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya dan yang terpenting dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan”, ucap Ayub.

Dalam proses pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Khusus untuk Sumatera Barat telah ada 8 (delapan) OBH untuk periode 2019-2021 yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM yakni PBHI Sumbar, LBH YLBHI Padang, Posbakumadin Koto Baru Solok, Kota Solok dan Pasaman Barat, PAHAM Sumbar serta Fiat Justitia Kuranji dan Batusangkar yang dikuatkan dengan penandatangan MoU terkait kerjasama dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan Kanwil Kemenkumham Sumbar.

“Selanjutnya pada kesempatan ini kami juga meminta kesediaan dari pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk dapat meneruskan informasi terkait keberadaan Organisasi Bantuan Hukum ini kepada masyarakat yang ada di daerah Kabupaten/Kota masing-masing”, tambah Kakanwil menutup sambutannya.

Meneruskan agenda kegiatan, pemberian materi sosialisasi dilaksanakan pada Jum’at (03/05). Menghadirkan narasumber sebanyak 3 orang yang terdiri dari Kakanwil Kemenkumham Sumbar AJub Suratman dengan materi “Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum”, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM Unan Pribadi dengan materi “Perwujudan Akses Keadilan melalui Bantuan Hukum” dan terakhir Kasubid Program Bantuan Hukum BPHN Kemenkumham RI dengan materi “Perluasan Akses Bantuan Hukum” yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab hingga dijadwalkan selesai hingga siang hari.

Melalui kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Mari Wujudkan Hak Konstitusi Warga Negara berdasarkan Prinsip Persamaan Kedudukan di dalam Hukum.

.

Cetak E-mail