BIDANG HAM KANWIL KEMENKUMHAM SUMBAR LAKSANAKAN KAJIAN IPK DAN IKM
DI LAPAS PARIAMAN DAN LAPAS LUBUK BASUNG 
AGAM - Kepala Bidang Ham Kanwil Kemenkumham Sumbar, Diana Yuli Astuti, bersama jajaran melaksanakan kegiatan pengumpulan data kajian peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Lapas Klas IIB Pariaman dan Lapas Klas IIB Lubuk Basung pada senin sampai dengan Rabu (02 s/d 04 maret 2020).
Kajian ini dilaksanakan untuk memenuhi data proposal kajian dengan tema “Kajian Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)”, oleh sebab itu dalam pelaksanaan kajian ini dilakukan survey kepada pengunjung dan petugas dengan cara wawancara dan membagikan kuesioner kepada pengunjung dan petugas.
Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh Kepala Lembaga pemasyarakatan klas IIB Pariaman, Eddy Junaedi, karena kajian ini sangat berpengaruh untuk kesiapan Lapas Pariaman menuju Lapas yang berprediket Wilayah Bebas dari Korupsi, “Kami mendukung Kajian yang dilaksanakan oleh tim dari Kanwil, dengan kajian ini kami bisa mengukur apa yang telah kami kerjakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat oleh petugas kami, dan kami seluruh jajaran Lapas Pariaman bertekad meraih WBK” ujar Eddy.
Senada dengan Kalapas Pariaman, Kepala Lembaga Pemasyarakatan klas IIb Lubuk Basung, Soeroto, turut memberikan apresiasi atas kegiatan kajian yang dipimpin oleh Diana Yuli Astuti ini, “ Ditengah keterbatasan sarana di Lapas Lubuk Basung ini, kami tetap bertekad memberikan pelayanan yang terbaik, semoga dengan dilaksanakan kajian ini bisa memberikan informasi yang lebih dan kurangnya tentang pelayanan yang diberikan oleh jajaran kami” sebut Soeroto.
Kajian ini dilaksanakan dengan melibatkan Pengunjung yang datang membezuk Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pegawai di kedua Lapas, tidak lupa Tim kajian memberikan souvenir kepada para responden yang berpartisipasi.
Kepala Bidang HAM, Diana Yuli Astuti, menyampaikan bahwa pentingnya kajian ini merupakan tolak ukur bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk memberikan pelayan yang baik terhadap masyarakat “kajian ini kita laksanakan untuk menilai IKM dan IPK yang ada di UPT dan kita mendorong UPT untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat” sebut Diana. (Humas Kemenkumham Sumbar)
