PADANG - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar peringatan Hari Hak Asasi Manusia se Dunia ke-72 pada Senin (14/12) yang bertempat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI, kegiatan ini juga dilakukan secara virtual dengan menggunakan Aplikasi Zoom dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Se-Indonesia.
Pada kegiatan ini juga dilakukan Penyerahan Sertifikat Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Sertifikat Cukup Peduli HAM serta Sertifikat UPT Berbasis HAM dengan mengusung tema "Recover Better Stand Up For Human Right", Peringatan Hari HAM tahun ini diharapkan bisa menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia di masa mendatang.
Dalam laporannya Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Mualimin Abdi menyampaikan pada tahun 2020 tercatat ada 439 Kabupaten/Kota yang ikut berpartisipasi dan 259 diantaranya meraih penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Mualimin berharap Pemerintah Daerah dapat mempercepat Laporan Rencana Aksi HAM sehingga bisa memetakkan permasalahan yang dihadapi khususnya masalah HAM.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah perhatian kepada Kabupaten/Kota yang telah berusaha untuk membangun dan memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya, dengan standar, kriteria dan indikator program yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di Indonesia yang amat sangat beragam.
Lebih lanjut, Yasonna berharap agar seluruh pemangku kepentingan di Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia, baik pusat, pemerintah daerah, Komnas HAM, masyarakat sipil maupun seluruh anggota masyarakat dapat bekerja sama dalam meningkatkan penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Presiden RI dalam pidato peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se-dunia ke-72 bahwa dengan meningkatkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju.
Sebagai informasi, Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM) ada 11 Kabupaten/Kota, penghargaan Cukup Peduli 4 Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM, sebanyak 24 UPT baik dari Pemasyarakatan dan Imigrasi. (Humas Kemenkumham Sumbar)
