Padang - Kepala Divisi Keimigrasian Syamsul Efendi Sitorus, mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar R. Andika Dwi Prasetya menyambut kedatangan Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Asmarni, S.E., M.M. (Staf Ahli Bid. SDA dan LH), Laksda TNI Yusup, S.E., M.M. (Staf Ahli Bid. Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman), dan Mayjen TNI Rukman Ahmad, S.I.P., M.S.S. (Staf Ahli Bid. SDM dan Teknologi) beserta tim ke Sumatera Barat untuk melaksanakan Rapat Koordinasi dan pengkayaan materi di Provinsi Sumatera Barat. Kehadiran Staf Ahli Menkopolhukam di Bandara Internasional Minangkabau pada Selasa (15/6) ini juga disambut oleh instansi dan SKPD terkait lainnya.
Kunjungan tim Staf Ahli Menkopolhukam ke Sumatera Barat adalah dalam rangka penguatan Sumber Daya Manusia untuk Menyambut Bonus Demografi Era Revolusi Industri 4.0, Penanggulangan Penguasaan Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing, dan Pertambangan Tanpa Izin di Sumatera Barat Guna Terjaganya Stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan. Kunjungan ini diadakan pada tanggal 15 s.d 18 Juni 2021 pada beberapa Instansi Pemerintahan Daerah maupun Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga terkait.
Rapat Koordinasi dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat beserta jajaran dan Kepala Imigrasi Kelas I TPI Padang beserta jajaran sesuai jadwal akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2021 di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar dan berfokus untuk membahas Penguatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Menyambut Bonus Demografi Era Revolusi Industri 4.0 serta Penanggulangan Penguasaan Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing.
Selain Kanwil Kemenkumham Sumbar, Staf Ahli Menkopolhukam juga akan melaksanakan rapat koordinasi dengan Gubernur Sumatera Baratbeserta jajaran dan SKPD terkait, Kapolda Sumatera Barat, Danrem 032/Wirabraja, Danlantamal II Padang, Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Diharapkan dengan pelaksanaan rapat koordinasi ini, akan didapatkan gambaran yang lebih komprehensif sebagai bahan pengkayaan materi untuk penyusunan telaahan dan rekomendasi kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi. (Humas Kemenkumham Sumbar)
