Padang - Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan panduan sekaligus rencana umum dalam rangka mewujudkan adanya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM (P5 HAM) bagi seluruh rakyat Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan secara koordinatif oleh berbagai Institusi/Lembaga yang berkepentingan dengan HAM, baik eksekutif, yudikatif maupun legislative. Implementasi dari pelaksanaan HAM disetiap daerah dapat dilihat dari adanya pelaporan aksi HAM oleh pelaksana RANHAM di Kabupaten/Kota dan Provinsi ke presiden.
Berkaitan dengan hal tersebut, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat menggelar rapat Koordinasi Pelaksanaan Monitoring Capaian Target Aksi HAM B08 Tahun 2022, Kamis (29/9), mengambil tempat di Aula Pengayoman Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat. Rapat Koordinasi dipimpin dan dibuka langsung langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya dengan mendapuk Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Medi Iswandi dan Kepala Biro Hukum Pemprov Sumatera Barat, Reza Fahlevi sebagai Narasumber kegiatan. Selanjutnya Koordinator Kerjasama Dalam Negeri dan RANHAM Wilayah 1 Direktorat Jenderal HAM, Widayati selaku narasumber dari Ditjen HAM. Turut hadir dalam kegiatan Para Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan peserta kegiatan dari Pemerintah Daerah Bagian Hukum Kab/Kota dan Biro hukum Provinsi Sumatera Barat.
“Dari Hasil Evaluasi pelaporan aksi HAM tahun B08 di Provinsi Sumatera Barat masih ada Kab/Kota yang belum menyampaikan laporan secara sempurna, apakah ada peningkatan atau masih sama dengan pelaporan B04, nanti akan dibahas oleh narasumber dari Direktorat Jenderal HAM, kita berharap di tahun 2022, semua Kab/Kota dapat menyampaikan laporan aksi HAM secara sempurna”. Ungkap Kakanwil.
Melalui RANHAM diharapkan terjadi perubahan dalam sistem pembangunan diberbagai sektor melalui Kerjasama yang baik sehingga tidak terjadi perselisihan dalam proses pembangunan. Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM merupakan salah satu pertimbangan dalam penilaian Kab/Kota Peduli HAM, melalui rapat koordinasi ini seluruh Kab/Kota dapat melaporkan sesuai format dan jangka waktu pelaporan yang telah ditentukan. (Humas Kemenkumham Sumbar)
