Kanwil Kemenkumham Sumbar Gelar Rapat Inventarisasi dan Identifikasi Sipkumham Bulan September 2022

Kanwil Kemenkumham Sumbar Gelar Rapat Inventarisasi dan Identifikasi Sipkumham Bulan September 2022

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM melaksanakan kegiatan Rapat Inventarisasi dan Indentifikasi pada aplikasi SIPKUMHAM, Kamis (22/9).

Bertempat di ruang rapat Bung Hatta Kantor Wilayah, rapat dipimpin oleh Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak

Kasubbid Pemajuan HAM Berikan Pembekalan Anti Perundungan di Sekolah

Kasubbid Pemajuan HAM Berikan Pembekalan Anti Perundungan di Sekolah

Pariaman -  Sebagai kementerian yang memiliki salah satu fokus dalam tugas dan fungsi pemajuan HAM, dukungan terhadap pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan HAM yang dilakukan oleh institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, tetap menjadi prioritas program pemajuan HAM Kanwil Kemenkumham Sumbar. Salah satu implementasi dari program pemajuan HAM ini

FGD Kajian terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Solok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

FGD Kajian terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Solok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Padang, Rabu/ 21 Agustus 2022 Bertempat di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol pukul 09.00 Wib dilaksanakan FGD Kajian teknis terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Kabupaten Solok tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

FGD ini difasilitasi oleh Bidang Hukum yaitu Febriandi selaku Kabid Hukum, Yeni Nel Ikhwan selaku Kasubbid FPPHD/Perancang

Kumham Sumbar Gelar Rapat Harmonisasi Rapergub Sumbar

Kumham Sumbar Gelar Rapat Harmonisasi Rapergub Sumbar

Padang - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui Bidang Hukum kembali menggelar rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat secara virtual membahas Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada pukul 09.00 WIB dan pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di

Kumham Sumbar gelar FGD Analisis dan Evaluasi Perda Sumbar Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Implikasi dari Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Kumham Sumbar gelar FGD Analisis dan Evaluasi Perda Sumbar Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Implikasi dari Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui Bidang Hukum menggelar Forum Group Discussion (FGD) Analisis dan Evaluasi Perda Sumbar Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Implikasi dari Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada hari Senin,

Cari Artikel