Padang – Perolehan nilai Indeks Reformasi Hukum daerah-daerah di Sumatera Barat melebihi target yang telah ditentukan, ini adalah Perkembangan sekarang sangat luar biasa dan itu perlu diberi apresiasi.
Pernyataan tersebut dikatakan oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, R. Natanegara Kartika Purnama pada saat membuka kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan, Selasa (24/09/2024).
Ia membeberkan terdapat 4 (empat) dari 20 Pemerintah Daerah yang mendapati nilai yang hampir sempurna.
“Ini menunjukkan bahwa dekat kesadaran kolaborasi antara Kanwil Sumatera Barat dengan pemerintah daerah sudah sangat luar biasa ketika berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Perkembangannya sangat signifikan. Dan itu ditunjukkan dari nilai-nilai daerah tahun 2024,” ujarnya
Natanegara menyebutkan tema yang diusung “Analisis Strategi Implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah” sangat menarik karena diangkat untuk menunjukkan tata pemberdayaan yang baik, Birokrasi yang bersih dan akutabel.
“Perlu diselenggarakan dengan inilah reformasi hukum pada pemerintah dan lembaga pemerintah. Apalagi di masa transisi. Apalagi di masa isu-isu mendekati bulan oktober,” sambungnya
Ia meyakini diskusi yang dilaksanakan ini akan mendapatkan masukkan-masukkan yang positif terhadap Permenkumham No. 17 Tahun 2022.
Sementara itu, dari Aula Pengayoman Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal dalam laporannya mengatakan bahwa diskusi ini merupakan media atau sarana publikasi hasil analisis startegi implementasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
“Hasil analisis tersebut dapat memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat bermanfaat,” harapnya
Diskusi ini menghadirkan 4 (empat) narasumber yaitu Analisis Kebijakan Ahli Madya, Donny Michael, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Charles Simabura, Kepala Bidang HAM, Dewi Nofyenti, dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar, Audia Safitri, dan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Tinggi Kantor Wilayah beserta undangan lainnya yang hadir langsung dan secara virtual. (Humas Kemenkumham Sumbar)
