Bekasi - Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi didampingi oleh Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi, Kepala Sub-Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Vina Syafrudin beserta Tim Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar menghadiri kegiatan Pembukaan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN (Barang Milik Negara) Kemenkumham semester I Tahun Anggaran 2024 Tingkat Kantor Wilayah yang diselenggaarakan oleh Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI di Harris Hotel dan Convention, Senin (08/07/2024).
Rekonsiliasi ini yang dilangsungkan hingga 12 Juli mendatang dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM, Wisnu Nugroho Dewanto yang turut diikuti oleh pengelola keuangan dan BMN Kanwil Kemenkumham diseluruh tanah air.
Wisnu menghimbau agar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar segera ditindaklajuti serta melakukan pengelolaan Aset BMN sesuai ketentuan regulasi.
"Mari berusaha lebih baik lagi, mencegah adanya temuan pada tahun anggaran 2024 dengan menjadikan temuan sebagai bahan mitigasi risiko”. Ujarnya
Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa terdapat beberapa atensi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan semester I tahun 2024.
Adapun atensi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- Teliti dan cermat dalam penggunaan akun belanja, pertanggungjawaban kegiatan, dan realisasi dalam laporan keuangan;
- Tertib pengelolaan dan penatausahaan persediaan dan aset tetap;
- Tingkatkan pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Tingkatkan kecermatan dan pengendalian dalam memproses paket pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan;
- Kawal pelaksanaan belanja yang membentuk aset;
- Laksanakan tindak lanjut atas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK RI;
- Cermati dan laksanakan perlakuan akuntansi khusus secara tepat;
- Optimalisasi monitoring dan evaluasi melalui MonSAKTI; dan
- Tingkatkan pengendalian internal untuk mengoptimalkan pencegahan terhadap risiko
Ia membeberkan, dari jumlah rekomendasi 2.323 yang senilai Rp. 478,77 Miliar terdapat 90,31% dengan nilai Rp. 172,49 Miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, kemudian yang belum sesuai rekomendasi sebesar 9,64% senilai Rp. 194,67 Miliar, tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi sebesar 0,04% senilai Rp. 111,61 Miliar, dan tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi mengungkapkan bahwa Tim Pengelola Keuangan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar selalu siap dalam memberikan informasi mengenai kinerja keuangan yang dilaksanakan, dimana penyusunan laporan keuangan sebagai siklus akhir dalam kegiatan akuntansi sama pentingnya dengan tahapan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
“Penyusunan Laporan Keuangan adalah Program Nasional. Maka daripada itu, seluruh laporan keuangan di Kanwil Kemenkumham Sumbar telah disatukan sehingga laporan tersebut menjadi bahan laporan keuangan di tingkat Kantor Wilayah yang saat ini kita laksanakan”. Sambungnya
Kegiatan ini, Lanjutnya, adalah upaya dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, akurasi informasi, serta pencatatan berbasis akurat untuk disampaikan kepada Kementerian Keuangan.
Ia berharap kapada seluruh Tim Pengelola Keuangan Kanwil Kemenkumham Sumbar mengikuti kegiatan dengan serius dan seksama dalam pencocokan data bersama Unit Eselon I terkait. (Humas Kemenkumham Sumbar)
