Padang – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Amrizal yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi beserta jajaran mengikuti sosialisasi dan glorifikasi survei penilaian integritas (SPI) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM secara virtual, Rabu (25/09/2024).
Sosialisasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, Ika Yusanti yang menjelaskan secara rinci tentang keterkaitan SPI dengan Nilai Reformasi Birokrasi.
Dalam sambutannya, Ika mengungkapkan bahwa tujuan pelaksanaan survei ini adalah untuk memetakan risiko korupsi serta menilai kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (KLPD).
“SPI sangat penting dalam mengidentifikasi area prioritas yang rentan terhadap korupsi, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan perbaikan program pencegahan korupsi di lingkungan Kemenkumham,” katanya
Ia juga menyampaikan bahwa SPI yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki keterkaitan erat dalam penilaian Reformasi Birokrasi.
Oleh karenanya, ZI memiliki nilai bobot 3, sementara SPI memiliki bobot nilai 10 pada indikator penilaian RB General.
"Tujuan utama SPI ini adalah kita dapat mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi,” tuturnya
Ika menyebutkan bahwa dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini capaian indeks SPI secara nasional mengalami penurunan yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah integritas pelaksanaan survei yang cenderung diarahkan/ dikondisikan, hasil observasi survei dan ketidakcukupan data responden.
Ia berharap jajaran Kemenkumham tidak mengarahkan/ Pengkondisian dalam pengisian survei serta Berkoordinasi Secara Intensif dengan KPK selakuPenyelenggaran Survei Penilaian Integritas.
Dalam kesempatan ini, Kakanwil Amrizal menyampaikan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan SPI dan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.
"Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas ini menjadi acuan penting bagi kami dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya praktik korupsi. Kami segenap jajaran Kemenkumham Sumbar berkomitmen penuh untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam setiap proses pelayanan dan pengelolaan, demi mewujudkan organisasi yang bersih dan berintegritas," ujarnya.
Pada sosialisasi ini dari Ruang Bung Hatta Kantor Wilayah tampak hadir sejumlah Kepala satuan kerja dilingkungan Kemenkumham Sumbar (Humas Kemenkumham Sumbar)
