Padang - Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat melalui Bidang Hukum melaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan pada hari Selasa, 10 September 2024 bertempat di Aula Pengayoman Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat.
Rapat dipimpin dan dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi yang mewakili Kepala Kantor Wilayah karena berhalangan untuk hadir, selanjutnya pembahasan oleh para perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham bersama seluruh OPD Solok Selatan dan para tamu terakait yang hadir untuk membahas rancangan peraturan Bupati Solok Selatan ini.
Proses pengharmonisasian ini sangat penting untuk dilakukan dalam proses pembentukan Peraturan Kepala Daerah, karena merupakan proses yang diharapkan dapat mengawal Peraturan Kepala Daerah yang dibentuk selaras, serasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat mewujudkan Peraturan Kepala Daerah yang efektif, efisien dan aspiratif.
Berkaitan dengan 22 Rancangan Peraturan Bupati Solok selatan Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja secara kewenangan, penyusunan peraturan Bupati tersebut dalam peraturan bupati merupakan delegasi langssung dari Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Solok selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa 22 Rancangan Peraturan Bupati Solok selatan wajib disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini akan disampaikan secara detail nantinya oleh perancang peraturan perundang-undangan. Dan tentu saja Instansi Pemerintah Provinsi kami harapkan juga akan memberikan pendapat, saran dan masukan terhadap rancangan bupati ini.
“Dan tentu saja Instansi Pemerintah Provinsi kami harapkan juga akan memberikan pendapat, saran dan masukan terhadap rancangan bupati ini”, Ungkap Ruliana Pendah menyampaikan sambutan Kakanwil. (Humas Kemenkumham Sumbar)
