Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengikuti Rapat Koordinasi Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual Indonesia Berbasis Musik Tradisi Nusantara dan Pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum secara virtual, Kamis (27/03).

Rapat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut diikuti oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Faisal Rahman beserta jajaran. Rapat bertujuan untuk memberikan informasi terbaru pada Kantor Wilayah dalam mengikuti dan membuat karya aransemen mars KI.

Direktur Hak Cipta Desain Industri Agung Damarsasongko menyampaikan bahwa pelaksanaan Apresiasi Aransemen Terbaik Mars KI Berbasis Musik Tradisi Nusantara dilakukan perubahan jadwal. Perubahan tersebut di antaranya dijadwalkan sudah dilakukan penilaian pada bulan April, diundur menjadi bulan Mei. Direktur HCDI juga mengharapkan Kanwil yang belum sesuai dengan ketentuan, dapat memperbaiki aransemen sesuai pedoman yang berlaku dan dapat mencantumkan nama komposes mengingat karya aransemen perlu dilindungi sebagai ciptaan.

Selain itu, Direktur Agung mengingatkan bahwa terdapat beberapa kekeliruan dari beberapa kanwil dalam membuat rekaman dan aransemen. Ada Kanwil yang menggunakan Mars DJKI sehingga tidak sesuai dengan ketentuan lomba. Ia juga mengharapkan Kanwil dapat memperbaiki aransemen sesuai pedoman yang berlaku.

Setelah membahas mengenai Aransemen Terbaik Mars KI Berbasis Musik Tradisi Nusantara, rapat dilanjutkan dengan bahasan Pencanangan Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual. Agung menyampaikan Kawasan Berbasis KI merupakan wilayah yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat atau pelaku usaha di dalamnya. Kawasan ini bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, dan memanfaatkan kekayaan intelektual yang mencakup karya cipta, desain industri, merek, serta Kekayaan Intelektual Komunal. Kawasan berbasis karya cipta dapat mencakup pengembangan dari objek ciptaan yang bersinggungan dengan KIK, di mana karya yang dihasilkan menjadi identitas dan potensi ekonomi kawasan tersebut.

Di akhir rapat, Agung kembali mengingatkan tidak ada kekeliruan kembali mengenai pelaksanaan Apresiasi Aransemen Terbaik Mars Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang - Dalam rangka Persiapan Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat pada 10-14 April 2025 mendatang, Kanwil Kemenkum Sumbar menggelar rapat persiapan pada Rabu (26/03). 

Rapat hari ini dilaksanakan secara virtual melalui zoom yang dipimpin secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, Alpius Sarumaha bersama Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Lista Widyastuti dan para Pejabat Administrator serta Koordinator Kanwil Kemenkum Sumbar. 

Dalam rapat ini Kantor Wilayah membahas persiapan pertanyaan-pertanyaan yang akan di disampaikan oleh komisi XIII DPR - RI, yang nantinya akan dijawab secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah dalam pemaparan materi yang akan disampaikan dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah dilaksanakan dan di jalankan oleh Kanwil Kemenkum Sumbar.

Kakanwil berpesan saat pemaparan lebih baik langsung kepada intinya dengan disertai data yang valid. Hal ini perlu didukung oleh Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil KemenHAM Sumatera barat.

"Berkolaborasi, saling mendukung untuk kelancaran Kunker Komisi XIII DPR - RI ini. Jawaban dalam pertanyaan nanti perlu di perhatikan agar tidak terjadi kesalahan dan semua jawaban yang ada perlu di kumpulkan dan di cek satu persatu apakah sudah memberikan data yang benar apa belum," sebut Alpius. 

Hasil penyusunan bahan maupun jawaban untuk persiapan Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI akan disampaikan pada pimpinan untuk dikompilasikan secara keseluruhan. (Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KanwilKemenkumSumbar

Padang - Kegiatan rapat ini dilaksanakan secara zoom virtual yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Alpius Sarumaha, dihadiri oleh Kepala Divisi P3H, Hendra Kurnia Putra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Lista Widyastuti, Pejabat Administrator dan Koordinator Bidang, di lingkup Kanwil Kemenkum Sumbar.

Pada kegiatan zoom ini fokusnya yaitu rapat koordinasi dan persiapan bahan dan jawaban dalam kunjungan kerja Reses Komisi XIII DPR - RI ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Dalam kegiatan zoom ini rapat Finalisasi 8 pertanyaan yang harus di jawab dalam pertanyaan dan jawaban yg diberikan disampaikan secara langsung sesuai skema yang ada dengan komisi XIII DPR - RI , yang nantinya juru bicara adalah Kepala Kantor Wilayah untuk pemaparan bahan dan materi yang akan disampaikan

Jawaban yg berikan saat pemaparan nantinya mengarah kepada apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi kegiatan sehari - hari , berkaitan dengan sudah dilaksanakan dan di jalankan sehari - harinya

Pada zoom ini diskusi mulai membahas dan membedah jawaban yg diberikan saat kunjungan kerja komisi XIII DPR - RI , kolaborasi terkait jawaban tersebut temanya yaitu terkait penegakan di bidang hukum, baik dari Divisi P3H dan Divisi Pelayanan Hukum , poin nya seperti di penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual dan Kenotariatan , memberikan kesadaran hukum ke masyarakat , penegakan regulasi terkait penyuluhan hukum , yang agendanya adalah finalisasi jawaban agar memiliki gambaran yang utuh , untuk jawaban ini haruslah komprehensif dan memiliki data yg valid dan benar , sesuai yg dilakukan selama ini,

Pada rapat forum nanti setiap Kepala Kantor Wilayah memberikan paparan yg akan di persentasekan di hadapan komisi XIII DPR - RI.

Kakanwil menyampaikan Jawaban pada saat pemaparan lebih baik to the point dan data yg valid benar dan jelas, dalam pemaparan dinarasikan poin poin penting saja ditampilkan , juga disiapkan alternatif kepada tim yang akan membuat paparan yang akan disampaikan oleh Kakanwil nantinyaaa, menyampaikan poin poin besar yg sudah dilakukan baik dari mengenal hukum dan kegiatan penegakan hukum yang adaa , masing masing kanwil baik itu dari Kanwil Hukum, Kanwil DitjenPas , Kanwil IM , dan Kanwil HAM Sumatera Barat memang berkolaborasi penuh saling mendukung untuk kelancaran dalam kegiatan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR - RI , bekerjasama landasan untuk bersatu dan kompak nantinya , dalam memberikan jawaban dalam pertanyaan nanti baik dari substansi penulisan dan tekniknya perlu di perhatikann agar tidak terjadi kesalahan dan semua jawaban yang ada perlu di kumpulkan dan di cek satu persatu apakah sudah memberikan data yang benar apa belum itu perlu di koreksi

Terkait jawaban sudah di kompilasi semuanya , baik di bidang Kekayaan Intelektual bidang Administrasi Hukum Umum dengan jawaban di Bidang Perancang Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum , dalam forum ini jawaban yang sudah , dalam pemaparan baik dari narasi dan resume nyaa sesederhana mungkin poin poin nyaa yang penting , perlu divariasikan dalam pemaparan tersebut ujar Kakanwil

Terkait dalam pemaparan kiranya jawaban dari pertanyaan banyak menampilkan tabel data yang akan disampaikan , durasi dari pemaparan tidak akan lama dalam Kunjungan Kerja dari komisi XIII DPR - RI , jawaban akan disusun secara tertata data valid dan benar , data yang akan di berikan nantinya merupakan data 1 tahun belakangnya yaitu sampai tahun 2024 , tapi jika perlu untuk yang terbaru akan divalidkan dengan data sampai maret tahun 2025 ini

Hasil penyusunan bahan maupun jawaban untuk persiapan Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI akan disampaikan pada pimpinan untuk dikompilasikan secara keseluruhan.

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual telah memberikan layanan konsultasi pada pemohon yang hadir secara langsung, Selasa (25/03).
Untuk Layanan Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada hari ini yaitu diberikannya sesi konsultasi pada salah satu pelapor terkait sengketa merek. Pelapor datang ke Kantor Wilayah berkonsultasi tentang tata cara pelaporan merek yang didaftar dengan itikad tidak baik.
Beberapa butir yang disampaikan pelapor di antaranya, pelapor dan terlapor telah berkerja sama sebelumnya dalam bentuk badan hukum PT yang menaungi usahanya. Terlapor melakukan pendaftaran merek secara sepihak, seiring ketidakselarasan yang terjadi di dalam PT tersebut.
Saat ini merek yang didaftar terlapor sudah masuk masa pemeriksaan substantif dan segera terbit sertifikat, walaupun pelapor juga tengah melakukan pendaftaran tandingan untuk merek yang sama. Oleh pelapor, tindakan terlapor mendaftar merek secara sepihak merupakan itikad tidak baik.

Petugas layanan Kanwil memberikan saran untuk pelapor agar dapat bersurat secara resmi dan disampaikan pada Direktorat Merek DJKI Kemenkum RI dengan tembusan pada Kantor Wilayah.
Diharapkan laporan dari pemohon dalam bentuk surat resmi dengan muatan menjelaskan kronologis secara detil dan melampirkan data dukung yang diperlukan, dapat dibawa sebagai bahan proses hearing yang menjadi pertimbangan dapat ditarik kembali permohonan merek yang diperkarakan. Dan selanjutnya akan dilakukan follow up pada Direktorat Merek DJKI terhadap surat permohonan yang disampaikan pelapor pada Kantor Wilayah.(Humas Kemenkum Sumbar)

#KementerianHukum
#KanwilKemenkumSumbar
#LayananHukumMakinMudah

Padang - Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat kegiatan ini dilaksanakan secara zoom virtual. Dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Hendra Kurnia Putra dan Koordinator dan Sub koordinator Fungsional Perancang Madya, Yeni Nel Ikhwan, Boby Musliadi juga Tim dari Perancang Perundang Undangan , dan Analis Hukum beserta dari Pejabat Pemerintah Provinsi beserta jajaran, Pejabat Pemerintah Daerah Kota Pariaman beserta jajaran, Selasa (25/3/25).

Pada Pembahasan kali ini terdapat 2 Rancangan Peraturan Walikota Pariaman Mengenai Rancangan Peraturan Walikota Pariaman Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Minum dan Rancangan Peraturan Walikota Pariaman Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Unit Pelaksana Teknis Daerah Penerangan Jalan Umum. Mengenai Ranperwako yang diajukan untuk mendapatkan permohonan harmonisasi ,Dalam pemaparan rapat tersebut menyebutkan bahwa tim perancang peraturan perundang-undangan telah melakukan harmonisasi terhadap substansi, rumusan, dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Ranperwako tersebut. Meskipun Rancangan Peraturan Walikota tersebut sudah sesuai dengan kewenangan pembentukan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Air minum merupakan hal vital bagi masyarakat. Berdasar hal tersebut sehingga Perusahaan Umum Daerah Air Minum dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan menunjang pembangunan daerah. Proses harmonisasi ini menjadi tonggak penting dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan memastikan pengelolaan air bersih di Kota Pariaman berjalan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rapat harmonisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Walikota Ini yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dapat memberi manfaat maksimal bagi masyarakat di Kota Pariaman.

Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rancangan peraturan yang diusulkan telah sesuai dengan prinsip perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Sebagaimana diketahui Pemerintah Daerah sangat berperan penting dalam penggerak berjalannya suatu kegiatan pembangunan, tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PJU yaitu mengontrol, memelihara dan mengelola, agar PJU dapat berfungsi dengan baik

Dengan langkah ini, Kanwil Kemenkum Sumbar berharap regulasi yang dihasilkan lebih tertata, selaras dengan kebutuhan daerah, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kota Pariaman pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perancang peraturan guna menciptakan regulasi yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan dilakukannya harmonisasi ini, diharapkan proses Pengharmonisasian Ranperwako dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Pariaman

#KementerianHukum

#LayananHukumMakinMudah

#KanwilKemenkumSumbar