Padang – Secara resmi, Kepala Divisi Administrasi membuka penyelenggaraan rangkaian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 pada Rabu (20/11/2024). Dimulai dari Tes Psikotes yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat pada sesi pertama, Ramelan Suprihadi didampingi oleh beberapa orang Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Proses seleksi kompetensi bidang kali ini akan berlangsung selama 3 (tiga) hari ke depan dimulai pada Rabu, 20 s.d 22 November 2024 meliputi pemeriksaan kesehatan, pengamatan fisik, dan psikotes. Pemeriksaan kesehatan dijadwalkan berlangsung di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar sedangkan pengamatan fisik dan psikotes dilakukan di Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar.

Dihari pertama, masing-masing sesi 1 hingga sesi 3 dijadwalkan akan di ikuti oleh 82 orang peserta ujian sedangkan disesi 4 hanya 74 orang. Dengan total peserta ujian psikotes yang dijadwalkan yaitu sebanyak 320 orang, namun hingga sesi ke empat peserta yang hadir adalah sebanyak 300 orang dan 20 orang terkonfirmasi tidak hadir dalam tes tersebut.

Kemudian pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar diikuti sebanyak 294 dari 320 orang peserta yang terbagi pada 2 (dua) sesi.

Ramelan Suprihadi dalam sambutannya mengingatkan kepada peserta untuk melakukan yang terbaik dalam ujian psikotes tersebut. Ia mengatakan bahwa peserta yang hadir untuk melaksanakan SKB adalah 795 orang-orang yang terpilih dari dari 23.000 peserta CPNS Kemenkumham Sumatera Barat.

Selain dorongan semangat yang disampaikan oleh Kepala Divisi Administrasi tersebut, Ia juga menghimbau bahwa pelaksanaan seluruh rangkaian penerimaan CPNS Kemenkumham 100 % gratis tanpa dipungut biaya apapun.

“Saya selaku ketua panitia daerah, menghimbau kepada seluruh peserta dan keluarga peserta bahwa kegiatan ini tidak ada yang bisa membantu kalian kecuali diri kalian sendiri”, Ujar Ramelan Sprihadi.

Di hari pertama pelaksanaan SKB ini juga dikunjungi langsung oleh Tim Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Asisten Muda Dua Ombudsman Sumbar, Meilisa Fitri Harahap mengatakan dalam peninjauan itu pihaknya beserta tim menyisir setiap alur yang dilalui oleh para peserta seleksi dari proses registrasi hingga memasuki ruang pemeriksaan kesehatan dan pengamatan fisik di Rumah Sakit Bhayangkara dan memasuki ruang ujian psikotes di Kantor Wilayah.

Disamping itu, Ia juga mengapresiasi kemudahan yang diterapkan oleh panitia kepada peserta ujian yang merupakan ibu hamil atau berkebutuhan khusus.

"Ini menjadi hal yang penting supaya ibu hamil atau yang berkebutuhan khusus tidak perlu mengantri dan berdiri lama selama menjalani proses registrasi," katanya

Pelaksanaan Tes SKB Psikotes berjalan dengan sistematis mengikuti alur yang sudah ditetapkan, mulai dari pemanggilan dan pengecekan data peserta, penitipan barang dan pemberian kartu peserta, body checking, registrasi dan absensi peserta, selanjutnya menuju ruang tunggu steril bagi peserta, sebelum memasuki ruang ujian. Selama ujian berlangsung, peserta didampingi oleh Tim dari Biro SDM Kemenkumham RI pusat. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Menjelang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Sumatera Barat, Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar sebagai titik lokasi pelaksanaan tes tersebut pada kategori pemeriksaan kesehatan dan fisik, Selasa (19/11/2024).

Kadivmin bersama Tim Panitia Pusat dan Daerah serta yang didampingi oleh Mitra kerja dari Rumah Sakit Kepolisian diwilayah setempat menyiapkan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Ramelan mengatakan peninjauan itu dilakukan untuk memastikan kesiapan tempat dan sarana pendukung dalam penyelenggaraan tes SKB CPNS Kementerian Hukum dan HAM yang digelar mulai tanggal 20 November sampai dengan 22 November 2024 mendatang.

“Kami melakukan peninjauan ini untuk memastikan pelaksanaan Seleksi SKB CPNS ini bisa berjalan dengan baik,” katanya

Dia menyebutkan, peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah peserta yang telah dinyatakan lulus pada Seleksi Kompetensi Dasar sesuai dengan pengumuman Nomor SEK-KP.02.01-529 tanggal 19 September 2024 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Kesehatan, Pengamatan Fisik, dan Psikotes Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024.

Pada kesempatan ini, Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan baik dari segi sarana prasarana hingga petugas yang akan menjalankan di masing-masing tempat.

“Tadi pagi kami telah melaksanakan rapat perihal sarana prasarana dan personil yang akan menjalankan tugasnya di masing-masing tempat, baik yang bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara maupun di Kantor Wilayah,” terangnya

Lebih lanjut Ramelan menghimbau agar seluruh peserta seleksi tetap memperhatikan dan mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan.

“Kepada adik-adik yang akan mengikuti seleksi untuk tetap mematuhi aturan yang ada, seperti membawa KTP asli dan kartu ujian, mengenakan pakaian sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan,” lanjutnya

Disamping itu, Ia menegaskan agar seluruh peserta senantiasa percaya diri, tidak mempercayai siapapun yang menjanjikan kelulusan, dan yang paling penting doa dan restu dari kedua orangtua.

“Percaya diri itu perlu, namun yang paling penting adalah doa dan restu kedua orangtua adik-adik sekalian. Saya tekankan, jangan pernah percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan,” tegasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang - Kementerian Hukum melalui Inspektorat Jenderal menyelenggarakan kick off Meeting Audit Transisi Kementerian Hukum dan HAM yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah di tanah air, Selasa (19/11/2024).

Inspektur Jenderal Hukum Reynhard Silitonga menyatakan bahwa tujuan dari audit transisi untuk menilai kepatuhan, meningkatkan efisiensi, mengelola risiko, mendukung akuntabilitas, meningkatkan kinerja, dan menjamin stabilitas.

“Inspektorat Jenderal selaku unsur pengawas sesuai amanat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimasa trasnisi harus melaksanakan masa transisis terkait pengelolaan anggaran, aset, dan sumber daya manusia serta melaporkan kepada tiga Menteri dan Menteri Koordinator,” ujarnya

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Nico Afinta, menekankan pentingnya sinergi dan langkah strategis dalam melaksanakan audit di masa transisi.

Menurutnya, proses ini diperlukan agar pembagian anggaran dan sumber daya manusia berjalan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.

“Diperlukan langkah-langkah agar transisi dapat berjalan dengan baik, tentu Harapannya pembagian tiga kementerian dari sisi anggaran, aset, dan sumber daya manusia baik di pusat dan wilayah dapat berjalan dengan baik. Tak hanya itu, kita mengedepankan fungsi pelayanan dapat berjalan dengan baik. Saya harapkan seluruh tim yang terlibat dapat bekerja sama dengan baik,” tuturnya

Lebih lanjut dilakukan pemaparan mengenai audit transisi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum BPKP.

Pada bagian terpisah, Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Ramelan Suprihadi menyatakan dukungannya serta menginstruksikan seluruh jajarannya untuk fokus pada tugas dan fungsi masing-masing. Ia juga mendorong agar audit ini menjadi momentum perubahan positif, baik dalam pola kerja maupun kepemimpinan, untuk memperkuat pelayanan publik.

“Audit Transisi ini sangat penting untuk menghimpun data yang diperlukan guna mendukung keberlanjutan organisasi selama masa transisi,” katanya

Ia mengharapkan, melalui audit transisi ini dapat menjadi langkah awal untuk menghimpun informasi penting yang akan memperkuat stabilitas dan efektivitas organisasi Kemenkumham di masa mendatang.

Dalam kegiatan ini, tampak hadir segenap Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Sumbar. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar, Amrizal secara resmi dilantik sebagai Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Senin (18/11/2024).

Jabatan yang diemban tersebut dilantik dan diambil sumpah jabatannya langsung oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas berdasarkan SK Menteri Hukum Nomor: M.HH.80.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum yang digelar di Graha Pengayoman, Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam sambutannya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas mengatakan pelantikan yang digelar merupakan momentum dalam memperkuat peran strategis organisasi di tengah transformasi besar yang sedang dijalani, dimana pada masa transisi seorang pemimpin dituntut untuk menjadi pemimpin yang tangguh, visioner, dan solutif.

“Sebagaimana kita ketahui Kementerian Hukum dan HAM kini telah bertransformasi menjadi tiga entitas. Saya berharap mudah-mudahan dengan transformasi yang sedang berjalan, Kementerian Hukum akan semakin fokus dalam kegiatan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” katanya

Pada kesempatan ini, Ia menyampaikan beberapa pesan terkait bentuk kolaborasi antara jajaran di semua Direktorat Jenderal, dimana kerjasama tim menjadi kunci dalam bekerja sebagai pelayanan publik, yaitu:

1. jadikanlah pilar stabilitas di tengah perubahan
2. perkuat koordinasi lintas entitas
3. fokus pada pelayanan hukum yang berdampak nyata
4. jadilah pemimpin dengan integritas yang kokoh.

“Saya harap ke depannya kita membangun sistem yang kita sepakati bersama,” pintanya

Dalam Organisasi yang besar ini, Ia juga menekankan agar sistem pelaporan setiap bulan wajib untuk diberikan kepada Menteri, kepada Wamen, kepada Inspektorat, kepada Sekjen.

“Ini menjadi tugas kita bersama dalam rangka membangun sebuah roda organisasi yang betul-betul bisa kita bertanggung jawabkan secara baik dan itu bisa diketahui oleh publik. Saya ingin Kementerian Hukum kedepannya bisa menjadi lembaga yang benar-benar transparan dan semua bisa diakses oleh publik,” sambungnya

Kepada, lanjut Ia, Dirjen-Dirjen yang baru dilantik kemarin, dapat dijadikan sebagai percontohan ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hal yang baik dan sekaligus bisa mempertanggung jawabkan sesuai dengan sumpah jabatan yang baru kita laksanakan tadi.

“Sumpah tersebut tidak sekedar hanya ucapan belaka, tetapi saya berharap itu meresap ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam bahwa tanggung jawab kita bukan hanya sekedar pertanggung jawaban kepada manusia. Tetapi sumpah dan jabatan yang Bapak Ibu ucapkan, yang saya pandu tadi, ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT,” pungkasnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Padang – Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melakukan koordinasi kepada pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar terkait pelaksanaan tes Kesehatan dalam Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Non-CAT, Senin (18/11/2024).

Koordinasi tersebut Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham Sumbar, Hasran Sapawi didampingi oleh Kepala Sub-Bagian Kepegawaian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Indra Ismanto dan Kepala Su-Bagian Pengelola Keuangan dan BMN, Vina Syafrudin, serta disambut langsung oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar, Kompol Dr (C) Dedet Stevano beserta jajarannya.

Hasran mengatakan Tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) merupakan langkah penting setelah tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.

“Uji kesehatan ini digunakan untuk memastikan bahwa calon PNS memiliki kondisi fisik dan mental yang baik untuk menjalankan tugas,” ujarnya

Ia juga menyampaikan, terdapat serangkaian tahap tes kesehatan yang akan dilakukan sebanyak 675 orang peserta SLTA dan 170 orang Non SLTA yang dimulai dari tanggal 20 hingga 22 November 2024 mendatang meliputi; pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan kejiwaan.

“Untuk itu, kami memerlukan dukungan dan kerjasamanya dengan pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar demi mensukseskan program ini,” lanjutnya

Pada bagian lain, Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar, Kompol Dr (C) Dedet Stevano mengutarakan rasa terima kasihnya karena Kemenkumham Sumbar menunjuk Rumah Sakit Bhayangkara sebagai titk lokasi pelaksanaan seleksi.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan tes kesehatan bagi pelamar CPNS Kemenkumham, dan terima kasih atas kepercayaan yang telah ditujukan kepada kami,” tuturnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)