Padang - Dalam rangka percepatan capaian program aksi nasional Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2012, yang salah satu diantaranya adalah optimalisasi layanan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (IT) dan pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan di seluruh UPT Pemasyarakatan maka diadakan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SDP, Asistensi dan Monitoring Sistem Database Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dari tanggal 29-31 Januari 2013 kerjasama antara Direktorat Informasi Komunikasi Ditjend Pemasyarakatan dengan Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat.
Acara Bimtek diikuti oleh 38 orang peserta dari 19 lapas/rutan/cab.rutan se-Sumatera Barat dengan TIM Asistensi dari Direktorat Infokom yang berjumlah 3 orang (M.Syofyan Arief, Arif Rachman dan Gugum Permana). Acara berlangsung di Aula Kanwil Kemenkumham Sumbar dengan antusias oleh para peserta Bimtek.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Bpk Drs. Hartono, Bc.IP, MH, menutup acara Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi SDP, Asistensi dan Monitoring Sistem Database Pemasyarakatan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dengan mengucapkan terimakasih kepada UPT Pas terutama para peserta Bimtek atas partisipasi dan kerjasamanya dalam pelaksanaan acara Bimtek ini.
Bapak Drs. Harotono menegaskan “Sebagai Petugas yang nantinya dipersiapkan untuk operator / pelaksana Aplikasi SDP, saudara dituntut untuk mempersiapkan diri dan bekerja lebih dari sebelumnya dan selalu loyal dan mempunyai komitmen tinggi meski dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada pada satuan kerja masing-masing. Kami sangat mengharapkan saudara sebagai generasi muda pada jajaran pemasyarakatan, dapat memberikan pengabdian yang terbaik bagi institusi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumbar dan UPT Pemasyarakatan,dengan sungguh sungguh mengaplikasikan hasil dari mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi SDP ini, sehingga memberikan kontribusi yang bermanfaat dan pada akhirnya pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di lingkungan Kantor Wilayah dapat berjalan sebagaimana mestinya.”