Padang – Subbagian Keuangan dan BMN Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melaksanakan Kegiatan Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Semester I di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari pada 6 – 7 Juli 2022 dan diikuti oleh 56 operator SAIBA dan BMN dari seluruh Satuan Kerja Kemenkumham Sumbar.
Kakanwil Kemenkumham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya membuka kegiatan ini didampingi oleh seluruh Pejabat Tinggi Pratama Kanwil kemenkumham Sumbar. Kepala Satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar juga ikut hadir dalam pembukaan acara ini.
Narasumber pada kegiatan ini adalah Perwakilan Dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Padang dan Perwakilan dari Biro Keuangan dan Biro BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
Dalam sambutannya, Kakanwil menyampaikan bahwa Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN merupakan agenda penting dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan BMN yang andal dan akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang bertujuan untuk menyelesaikan validasi dan kesamaan data laporan keuangan periode Semester I tahun anggaran 2022 ditingkat satuan kerja dan wilayah.
“Seluruh Satuan Kerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumbar tetap harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan berkualitassesuai deng an standarisasi dan ketentuan yang berlaku,” ujar Kakanwil.
Kakanwil juga mengimbau seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan serius, sehingga predikat WTP pada Kemenkumham dapat dipertahankan. Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan pada Satker dengan nilai penyerapan anggaran dan nilai Indikator Keluaran Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik periode semester I Tahun 2022. Penghargaan diterima Kepala Satuan Kerja dan Bendahara satuan kerja terbaik.
Diharapkan dengan pelaksanaan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan BMN, dapat diketahui kendala apa saja yang muncul selama proses penyusunan laporan keuangan Semester I TA 2022 serta dapat mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta penatausahaan Barang Milik Negara yang baik dan benar sehingga terciptanya laporan sistem akuntansi pemerintah (SAP) yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. (Humas Kemenkumham Sumbar)
