Jakarta- Kementerian Hukum dan HAM RI menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Program Dukungan Manajemen dan Rekonsiliasi Pemutahiran Data Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022. Rapat diselenggarakan untuk tingkat Pusat dan Kantor Wilayah secara hybrid. Rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama empat hari (11-14 Juli 2022) di Hotel Pullman Central Park Jakarta itu, dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto, Senin (11/7).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, R. Andika Dwi Prasetya dan Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi mengikuti jalannya kegiatan pembukaan secara langsung. Sementara, Kepala Divisi Keimigrasian, Novianto Sulastono bersama seluruh Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Kanwil Kemenkumham Sumbar mengikuti kegiatan pembukaan via aplikasi zoom.
Rapat Koordinasi ini diselenggarakan sebagai langkah percepatan berupa action plan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, kemudian diharapkan dapat menghasilkan draf target kinerja Kanwil program dukungan manajemen tahun 2023, serta laporan keuangan semester pertama yang akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Kepala Biro Perencanaan Ida Asep dalam laporannya menyampaikan kegiatan akan diikuti oleh 315 orang. Hadir secara virtual 132 orang dan hadir secara langsung sebanyak 183 orang.
Sekjen Kemenkumham RI, Komjen. Pol. Andap Budi Revianto dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan mengharapkan agar kegiatan ini dapat mengakselerasi langkah-langkah penyelesaian tarja 2022 semester I yang akan tertuang pada SE Menteri, mengkaji pembahasan tarja 2023 yang akan dituangkan dalam draft tarja dukman 2023.
“Mari laksanakan rakor ini dengan sepenuh hati dan semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, berikan yang terbaik bagi Kemenkumham” ujar Sekjen pada seluruh hadirin.
Diagendakan selama pelaksanaan rakor, akan diberikan pembekalan materi oleh narasumber dari Inspektur Jenderal, Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Kepala Balitbang Hukum dan HAM, Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan HAM, serta dari pihak eksternal yakni KPK, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, LKPP, Kemenpan RB, DJA Kementerian Keuangan, dan BPK. Diagendakan pula kegiatan diskusi panel dan penyusunan Rencana Kerja, Strategi Pencapaian Tahun 2023, dan Target Kinerja Tahun 2023.
(Humas Kemenkumham Sumbar)
