Padang - Sebagai bentuk rasa syukur sekaligus untuk membangkitkan semangat transformasi pasca Pandemi Covid19, Kementerian Hukum dan HAM mengadakan Doa Kumham untuk Bangsa dan Seminar Nasional dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dhika ke-77 tahun 2022. Doa Kumham untuk Bangsa dipimpin oleh 5 pemuka Agama dan diikuti oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM di tingkat pusat hingga daerah. Kegiatan doa bersama ini kemudian dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertema “Indeks Layanan: Menakar Akselerasi Kinerja Kementerian Hukum dan HAM”. Seluruh jajaran Kemenkumham RI mengikuti kegiatan ini secara hybrid. Kegiatan dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly di Gedung Graha Pengayoman.
Seluruh pegawai pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenkumham Sumatera Barat turut menghadiri kegiatan ini. Kakanwil, R. Andika Dwi Prasetya bersama Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan pegawai pada Kantor Wilayah mengikuti kegiatan secara online dari Aula Pengayoman, Senin (18/7).
Penyelenggaraan Seminar Nasional merupakan respon Kemenkumham dalam melihat perubahan yang terjadi pada pelayanan publik akibat Pandemi Covid-19. Sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 25 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik, pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang terbaik meski dalam kondisi yang sulit. Kementerian Hukum dan HAM berupaya menjaga kualitas layanan public dengan melakukan pengukuran indeks layanan secara berkala.
Indeks layanan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi dan monitoring agar dapat memberikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM melakukan pengukuran indeks layanan dengan memanfaatkan aplikasi 3AS, sebuah aplikasi survei yang mampu mengumpulkan data dari pengguna layanan secara realtime dan terukur. Pada praktiknya, penghitungan indeks layanan menemui berbagai tantangan yang menuntut terus dilakukannya pengembangan variabel dan indikator agar data yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan potret layanan di lapangan.
Melalui Seminar Nasional, Kementerian Hukum dan HAM ingin membuka ruang diskusi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan pengukuran indeks layanan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang semakin PASTI dan BerAKHLAK. untuk melakukan survei layanan publik. Seminar Nasional menghadirkan narasumber yang pakar di bidangnya, antara lain Komjen Pol. Andap Budhi Revianto (Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM); Rini Widyanti (Sekretaris Utama Kementerian PAN RB); Syarifuddin (Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM); Amy YS Rahayu (Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi UI); Justisari Perdana Kusumah (sebagai Pengguna Layanan Kekayaan Intelektual). (Humas Kemenkumham Sumbar)
