Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumbar melalui Bidang secara aktif melakukan pengumpulan permasalahan hukum dan HAM sebagai data yang akan diolah dan dianalisa melalui Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM).
Bertempat di ruang Tuanku Imam Bonjol, rapat pengolahan dan analisa data informasi SIPKUMHAM bulan Mei 2023 digelar.
Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap bulan ini digelar untuk mengangkat isu-isu permasalahan hukum yang sedang popular di masyarakat Sumatera Barat dengan indikator permasalahan tersebut belum terselesaikan dan mempunyai payung hukum yang belum jelas.
"Informasi yang dikumpulkan diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan HAM dan saran dari rekan-rekan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam aplikasi SIPKUMHAM”. Ujar Dewi Nofiyenti selaku Kabid HAM.
Berdasarkan rekap data hasil inventarisasi dan identifikasi SIPKUMHAM di tanggal 1-20 pada bulan april 2023 ini, dibagi menjadi 3 kategori yakni Pelayanan Publik, Permasalahan Hukum dan Permasalahan HAM. Pada Pelayan Publik terdapat 16 isu yang sedang beredar di masyarakat, sedangkan untuk permasalahan hukum dan permasalahan HAM nihil isu.
Turut hadir Kasubbid Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Fakhrul Rozi, Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia, Nofrianda Putra, JFT Analis Hukum, JFT Penyuluh Hukum, Humas dan JFU yang ada pada Bidang HAM.
Berdasarkan hasil diskusi yang telah dilaksanakan maka didapat kesimpulan untuk isu yang diusulkan untuk selanjutnya dibuatkan surat rekomendasi ke pusat dan dimasukkan ke dalam aplikasi SIPKUMHAM. (Humas Kemenkumham Sumbar)
