Jakarta - Kepala Kantor Wilayah, Haris Sukamto beserta tim kanwil sumbar semangat dalam mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis Kepegawaian hari ke-2. Masih dari Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta kegiatan hari ke-2 dilaksanakan pada hari Kamis, (8/6) ini.
Tim yang dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi dan jajaran pada Bagian Umum dan bagian Program dan Humas Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar mengikuti sesi paparan materi mengenai Fitur Layanan Kepegawaian pada Simpeg Kumham dan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kemenkumham.
Dalam materi mengenai Fitur Layanan Kepegawaian pada Simpeg Kumham yang didasari salah satunya oleh Permenkumham Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kemenkumham menampilkan 24 fitur layanan pada simpeg kumham yang meliputi layanan kepegawaian untuk diakses oleh ASN Kemenkumham seluruh Indonesia.
Dalam layanan fitur kepegawaian yang disediakan masih perlu optimalisasi penggunaannya agar data dapat terintegrasi dan mengurangi hambatan proses administrasi pada pegawai pengguna. Simpeg saat ini bukan lagi sebagai database tetapi juga menggantikan beberapa layanan kepegawaian untuk itu perlu pembaharuan data secara benar pada aplikasi simpeg kumham tersebut.
Selanjutnya materi mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Kemenkumham dari Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkumham. Pada materi ini dijelaskan tugas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada Kemenkumham dan fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa. UKPBJ merupakan unit struktural yang berkedudukan di bawah unsur pembantu pemimpin Kementerian/Lembaga (Sekretariat Jenderal) . ITKP Kumham mendapat peringkat ke-2 dari 34 Kementerian , peringkat ke- 4 dari 82 K/L, peringkat 9 dari 624 K/L/PEMDA.
Adapun atensi dari Biro Pengelola Barang Milik Negara diantaranya adalah Pembentukan Tim Pemantauan dan Penertiban Pemanfaatan BMN pada Unit Esleon I/ Kantor Wilayah/ Unit Pelaksana Teknis paling lambat tanggal 30 Juni 2023 dan Segera memproses tindak lanjut Penghapusan Normalisasi sebelum tanggal 12 Juni 2023 pada beberapa Kantor Wilayah. (Humas Kemenkumham Sumbar)
