Padang – Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat menggelar Rapat Pengumpulan Data Dukung dan Pendampingan Kab/ Kota Peduli HAM (Rapat Koordinasi KKP HAM) bertempat di Aula Pengayoman Kantor Wilayah, Senin (04/03/2024) yang dihadiri oleh Analis Muda Biro Hukum Provinsi Sumatera Barat, Yesi Admi Sari dan diikuti oleh seluruh perwakilan Bagian Hukum Kab/ Kota Se-Sumatera Barat dengan mendatangkan narasumber yaitu Analis Kerja Sama Direktorat Jenderal HAM, Tiara Pratiwi secara virtual.
Kepala Bidang HAM, Dewi Nofyenti menyampaikan pengumpulan data dukung untuk memenuhi indikator penilaian yang ada sesuai dengan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia.
“Kita harus melakukan pemenuhan data dukung sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secepatnya atau paling lambat Bulan April mendatang”. Ujarnya pada saat membuka rapat.
Menurutnya, Provinsi Sumatera Barat baru terdapat 5 Kab/ Kota yang telah memiliki Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi, dan ini masih jauh dari kata maksimal dalam pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Sumatera Barat.
“Kita semua berkewajiban mendorong OBH di masing-masing Kab/ Kota memiliki akreditasi di BPHN”. Tambahnya
Ia melanjutkan, penilaian ditahun yang lalu hendaknya dijadikan evaluasi sehingga hal ini bisa dijadikan bahan perbaikan pada tahun ini.
Kriteria penilaian yang dimaksud mencakup: 1) Hak sipil dan politik yang terdiri dari Hak atas bantuan hukum, Hak atas informasi, Hak turut serta dalam pemerintahan, Hak atas keberagaman dan pluralisme, Hak atas kependudukan; 2) Hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terdiri atas Hak kesehatan, Hak atas pendidikan, Hak atas pekerjaan, Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta perumahan yang layak, serta Hak perempuan dan anak.
Disamping itu, Ia mengatakan program kabupaten/ kota peduli HAM merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus penjabaran dari implementasi HAM dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lain.
Lebih lanjut disampaikan bahwa program ini bukan merupakan kontestasi tetapi diharapkan dapat memacu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat serta menunjukan komitmen pemerintah dalam pemenuhan HAM sekaligus meningkatkan prestise daerah bersangkutan.
Pada kesempatan ini para peserta juga berdiskusi langsung dengan narasumber dari Direktorat Jenderal HAM. (Humas Kemenkumham Sumbar)
