Padang – Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hal inilah yang mendorong Kementerian Hukum dan
Padang - Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Di antara rangkaian proses di atas ada proses yang tidak disebutkan secara tegas tetapi mempunyai peran yang sangat penting, yaitu proses harmonisasi. Dengan demikian, harmonisasi merupakan
Padang - Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat melaksanakan Fasilitasi Harmonisasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Walikota Payakumbuh di Ruang Rapat Tuanku Imam Bonjol pada pukul 14.00 WIB dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah dibacakan oleh Febriandi dan di moderatori oleh Yeni Nel Ikhwan pada Kamis (08/06).
Rapat siang ini ada yang berbeda karena
Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat melalui Bidang HAM melaksanakan Rapat Identifikasi Telaahan/Rekomendasi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM mengenai rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Tentang penyelenggaraan pendidikan dan Perda Kota Bukittinggi Tentang Tanah Ulayat pada Selasa (13/06).
Rapat yang di laksanakan
Padang – Agar kualitas penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakat terus meningkat, maka diperlukan evaluasi dan perbaikan. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas pelayanan publik yaitu dengan melaksanakan survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Kantor Wilayah Kementerian
