Kakanwil Kemenkumham Sumbar Mengikuti PENAS Tani 2023, Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045

Kakanwil Kemenkumham Sumbar Mengikuti PENAS Tani 2023, Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045

Padang – Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan Indonesia merupakan ajang berkumpul dan bersilaturahmi bagi para kontak tani, nelayan, dan petani hutan untuk saling memperlihatkan pencapaiannya selaku pelaku utama dalam pembangunan pertanian, perikanan, dan perhutanan. Kegiatan ini digagas oleh para tokoh tani, nelayan sejak 1971 dan menjadi wadah pertemuan kontak tani,

Ikuti Penutupan Rapat Kerja Kepegawaian, Kanwil Kemenkumham Sumbar Semangat Tingkatkan Kualitas SDM

Ikuti Penutupan Rapat Kerja Kepegawaian, Kanwil Kemenkumham Sumbar Semangat Tingkatkan Kualitas SDM

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang di wakilkan oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi beserta jajaran pada Bagian Umum dan bagian Program dan Humas Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar mengikuti penutupan kegiatan rapat kerja kepegawaian, bertempat di Grand Mercure Kemayoran, pada Jumat (09/06).

Rakernis Kepegawaian dengan

Workshop Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Sumatera Barat

Workshop Kebijakan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan di Provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan maka perlu dilakukan konvergensi dalam kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai pihak.

Dalam kegiatan ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk Provinsi Sumatera Barat mengundang Narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal

Kanwil Kemenkumham Sumbar Menggelar Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah

Kanwil Kemenkumham Sumbar Menggelar Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah

Padang – Perda dan Perkada merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan daerah. Perda dan Perkada yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Perda dan Perkada sebagai

Tingkatkan Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Gelar Evaluasi Kebijakan

Tingkatkan Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Gelar Evaluasi Kebijakan

Padang – Dalam upaya menghasilkan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berkualitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat melalui Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (P3Kumham) mengadakan rapat pengolahan analisis data evaluasi kebijakan dengan membahas kebijakan permenkumham nomor 22 tahun 2021 tentang kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM,

Cari Artikel