Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Barat melaporkan hasil klarifikasi serta koordinasi yang telah dilakukan atas kasus kematian siswa SMP (AM) di Kuranji, Padang ke Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu (03/07/2024).
Tim Kantor Wilayah yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi, didampingi oleh Kepala Bidang HAM, Dewi Nofyenti beserta jajaran diterima langsung oleh Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra.
Ruliana dalam laporannya menyampaikan bahwa Tim Kanwil Kemenkumham Sumbar telah melakukan koordinasi dan klarifikasi secara langsung kepada para pihak terkait yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat sesuai dengan arahan Direktur Jenderal HAM yang meminta Kanwil Kemenkumham Sumbar untuk turut mengawal kasus tersebut.
“Kami telah melakukan koordinasi kepada LBH Padang dan juga Polda Sumbar beberapa waktu yang lalu”. Katanya
Dari hasil koordinasi tersebut disampaikan bahwa pihak Polda Sumbar sudah menindak lanjuti pengaduan dari LBH Padang yang menduga AM meninggal karena penyiksaan.
Terkait hal ini Polda Sumbar telah memeriksa 45 anggota polisi dan mengakui terjadi kesalahan prosedur saat membubarkan tawuran. Namun Polda Sumbar menyampaikan bahwa hal tersebut tidak berkaitan dengan penyebab kematian korban AM, melainkan kepada belasan pelaku tawuran yang pada saat kejadian diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Kuranji. Sebelumnya pihak Kepolisian menerima informasi akan adanya terjadi tawuran.
Kematian korban AM sendiri menurut keterangan dokter forensik disimpulkan disebabkan karena korban tergelincir jatuh ke sungai dan sampai saat ini pemrosesan masih berjalan dan belum selesai oleh Polda Sumbar sambil menunggu bukti-bukti dari pihak LBH.
Dhahana Putra mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Jajaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat dan menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari hadirnya negara dalam perlindungan HAM dan mendorong agar persoalan tersebut dapat terungkap sehingga hak bagi korban untuk mendapatkan keadilan bisa terpenuhi.
“Terima kasih kepada Kanwil Kemenkumham Sumbar yang telah mengawal kasus tersebut. Hal ini adalah bagian dari hadirnya negara dalam perlindungan HAM, semoga menemukan titik terang secepatnya”. Ujarnya. (Humas Kemenkumham Sumbar)
