Padang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Barat melalui Bidang HAM menggelar Rapat Identifikasi Dugaan Pelanggaran HAM yang diterima melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) di ruang rapat Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumbar, Rabu (29/05).
Rapat yang digelar sebagai tindak lanjut atas adanya pengaduan masyarakat ke Kanwil Kemenkumham Sumbar ini berdasarkan surat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tentang Koordinasi Pengaduan a.n Ninik Mamak Tanjung Manggopoh.
Rapat ini dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ruliana Pendah Harsiwi didampingi Kepala Bidang Hak Asasi Manusia, Dewi Nofyenti, Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Fakhrul Rozi, Kepala Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia, Nofrianda Putra juga turut mengundang Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sumbar dan Analis Hukum serta Tim Yankomas Kantor Wilayah.
Adapun dugaan pelanggaran HAM yang dibahas pada rapat ini adalah laporan Syaiful Anwar Dt Majo Sati sebagai salah satu Ninik Mamak Tanjung Manggopoh (pelapor) terkait Permasalahan Hak Guna Usaha No. 11 atas nama PT Agro Masang Perkasa (PT AMP) Plantation dimana memuat perjanjian atau kesepakatan dengan pihak PT AMP Plantation beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Agam tentang usaha perkebunan kelapa sawit.
Sebagaimana dimuat dalam Permenkumham Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pasal 4 ayat (2), menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah dalam menangani dugaan Pelanggaran HAM melaksanakan tugas menerima pengaduan, mengidentifikasi dugaan Pelanggaran HAM, memeriksa kelengkapan berkas administrasi pengaduan, memeriksa substansi dugaan Pelanggaran HAM, menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan pelanggaran HAM dalam bentuk kesepakatan damai, menetapkan kesimpulan atas hasil pemeriksaan pelanggaran HAM dalam bentuk Rekomendasi, memantau pelaksanaan Rekomendasi di tingkat wilayah, menyampaikan dan melaporkan hasil penanganan kepada Direktur Jenderal HAM.
Tim Yankomas sendiri akan menelusuri atau mendalami terkait laporan yang dikirim pihak pelapor dengan melakukan beberapa hal yakni melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan pihak terkait dengan tujuan untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak dari dugaan pelanggaran HAM yang diadukan.
Selanjutnya akan dilakukan Koordinasi dengan pihak pelapor, terlapor dan pihak terkait di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam serta melibatkan instansi/lembaga pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM. (Humas Kemenkumham Sumbar)
