Padang – Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Reynhard SP Silitonga menyebutkan, sampai dengan semester II tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM RI telah melakukan status tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi sebesar 90,31% dengan jumlah rekomendasi sebanyak 2.098 senilai Rp. 172,49 Milyar dari 2.323 rekomendasi yang senilai Rp. 478,77 Milyar.
Ia melanjutkan, belum sesuai rekomendasi 9,64 % sebanyak 224 rekomendasi senilai Rp. 194,67 Milyar, tidak dapat ditindaklanjuti karena alasan yang sah 0,05% sebanyak 1 rekomendasi dengan nilai Rp. 111,61 Milyar, serta tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
“Ini membuktikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM sangat berkomitmen dalam mempertanggungjawabkan anggarannya”. Katanya dalam kegiatan Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Tahun 2024 pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilaksanakan secara virtual.
Persentase, Lanjut Dia, tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi mengalami penurunan Dari semester 1 tahun 2023 sebesar 2,88% dari sebelumnya 93,19% menjadi 90,31%.
Ia juga menyampaikan bahwa seluruh jajaran harus segera melakukan percepatan tindaklanjut pemeriksaan BPK. Percepatan tindaklanjut ini sebagai wujud komitmen Kemenkumham untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja.
Kegiatan konsinyasi percepatan tindak lanjut Hasil pemeriksaan BPK tahun 2024 pada Kementerian Hukum dan HAM bertujuan untuk percepatan tindak lanjut rekomendasi Atas hasil pemeriksaan BPK Serta memperoleh solusi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan tindak lanjut oleh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti dan satuan kerja mendapatkan solusi atas permasalahan yang dialami dalam memenuhi tindak lanjut sehingga dapat meningkatkan persentase tindak lanjut sesuai rekomendasi pemantauan tindak lanjut Semester 1 tahun 2024”. Harapnya
Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi, Ramelan Suprihadi didampingi oleh Kepala Bagian Umum, HAsran Sapawi, Kepala Bagian Program dan Humas, Rugun Tresia Oktavianti Pakpahan, Kepala Sub-Bagian Program dan Pelaporan, Fakhrul Rozi, Kepala Sub-Bagian HRBTI, Bobby Sectio Wahyudi, Sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta pelaksana pengelolaan keuangan Kantor Wilayah. (Humas Kemenkumham Sumbar)
