Payakumbuh – Lanjutan dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan pada satuan kerja Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat sebelumnya, Kepala Sub-Bag Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Bobby Sectio Wahyudi beserta Tim Verifikator RKT-RB Kantor Wilayah melanjutkan terhadap 6 (enam) satuan kerja dibawahnya, dimana dihari pertama terdapat 3(tiga) satuan kerja yang terpusat di Rutan Lubuk Sikaping,
Ketiga satuan kerja tersebut yaitu Rutan Lubuk Sikaping,Lapas Terbuka, Dan Lapas Talu pada Selasa (27/8) dan kemudian dilanjutkan dengan 3 satuan kerja lainnya yang terpusat di Lapas Anak Payakumbuh diantara Lapas Anak Payakumbuh, Lapas Tanjung Pati, Dan Lapas Suliki pada hari Rabunya (28/8).
Monitoring dan evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk upaya memaksimalkan pencapaian atas kerja tahunan yang didasari atas perjanjian kinerja yang telah dicanangkan sebelumnya.
“Saya beserta Tim verifikator bertujuan untuk pencapaian kerja tahunan pada B09 haruslah diselesaikan secepatnya oleh karena itu untuk disiapkan seluruh dokumen yang ada”. Ucap Bobby
Kerja tahunan dalam periode B09 ini terdapat 25 data dukung RKT RB yang harus segera dipenuhi.
“Guna untuk keseragaman dan pemenuhan Data dukungnya harus sesuai dengan format tata naskah dinas yang ditentukan yaitu Permenkumham No. 14 Tahun 2024, yang dimulai dari notadinas, notula, hingga laporan yang disusun serta laporan wajib dijelaskan tentang jalannya kegiatan dan ini disesuaikan dengan masing-masing indikator". Jelasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, apakah data dukung yang disiapkan oleh satuan kerja benar-benar sesuai dengan dikenyataan yang ada agar tidak ada memanipulasi data, pengunggahan data dukung khususnya untuk RKT ini dioptimalkan sampai akhir Agustus ini.
“Untuk program pengunggahan diharapkan tertata dengan baik dimana sudah terdapat laporan kegiatan, notula dan juga daftar hadirnya”. Tambah bobby
Tujuan dari kegiatan monev ini diharapkan dapat memenuhi target kantor wilayah dalam rangka pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM). (Humas Kemenkumham Sumbar)
