Padang, 3 April 2012 kanwil Sumbar
Untuk mewujudkan PNS dilingkungan Kementerian Hukum Dan HAM yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah dan memiliki Sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa (LKPP), maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat telah melaksanakan Pendidikan Dan
Selasa, 3 April 2012 Sumatera Barat
Untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan khususnya jajaran Divisi Pemasyarakatan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Bagian Penyusunan Program (PPL) Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Barat melaksanakan Diklat Kesamaptaan T.A 2012 yang diikuti oleh 30 orang Pegawai Lapas/Rutan di Sumatera Barat yang
Dalam rangka mempercepat rencana pelaksanaan aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat meningkatkan pelaksanakan koordinasi sekaligus mengupayakan segera dikukuhkan panitia RANHAM Tahun 2011 - 2014 dimana sesuai dengan Perpres No. 23 Tahun 2011 Tanggung Jawab Pelaksanaan Rencana Aksi HAM menjadi tanggung jawab Gubernur dan
Sebagai implementasi dari Undang -Undang No. 12 Tahun 2011 khususnya Pasal 58 Jo Kemendagri No. 53 Tahun 2011 Pasal 20 secara garis besar di dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep Ranperda atau produk hukum dapat melibatkan instansi vertikal, dalam implementasinya seluruh pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat telah melibatkan
Menindak lanjuti ketentuan Pasal 3 E Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum acara pidana Jo Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang cara pengangkatan ,
