Sebagai implementasi dari Undang -Undang No. 12 Tahun 2011 khususnya Pasal 58 Jo Kemendagri No. 53 Tahun 2011 Pasal 20 secara garis besar di dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep Ranperda atau produk hukum dapat melibatkan instansi vertikal, dalam implementasinya seluruh pemerintah daerah di provinsi Sumatera Barat telah melibatkan
Menindak lanjuti ketentuan Pasal 3 E Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Kitab Undang – undang Hukum acara pidana Jo Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang cara pengangkatan ,
Bimbingan Teknis Izin Tinggal Kunjungan, Dahsuskim dan Alih status keimigrasian
I.PENDAHULUAN
Apabila kita melihat perkembangan zaman dewasa ini, tantangan Keimigrasian Indonesia semakin besar, dan banyak hal yang akan kita hadapi terkait hal ikhwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia beserta pengawasannya demi tegaknya kedaulatan
Sebagaimana yang kita ketahui, pengetahuan hukum merupakan syarat mutlak terwujudnya budaya hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang selalu berkembang dengan adanya peraturan-peraturan baru atau perubahan terhadap peraturan lama mengharuskan masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan hukum karena masyarakat dianggap tahu terhadap semua peraturan yang sudah di undangkan. Akan tetapi, tidak
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pemantapan Hasil Evaluasi Antar Penegak Hukum (DILKUMJAKPOL) se-Sumatera Barat pada tanggal 14 Februari 2012. Rakor dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach Padang dan dibuka oleh Staf Ahli Menteri Drs. Moch. Sueb, Bc. IP, MH. Sebelumnya
