Pemantauan dan Pemantapan Hasil Rakor Dilkumjakpol 2012

 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Rapat Koordinasi Pemantauan dan Pemantapan Hasil Evaluasi Antar Penegak Hukum (DILKUMJAKPOL) se-Sumatera Barat pada tanggal 14 Februari 2012. Rakor dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach Padang dan dibuka oleh Staf Ahli Menteri Drs. Moch. Sueb, Bc. IP, MH. Sebelumnya

proses pemulangan terhadap warga negara asing

proses pemulangan terhadap warga negara asing

[15:14, 8/7/2019] Kwl Indah Pela: Padang(06/08)- Kantor Imigrasi Agam telah melaksanakan proses pemulangan terhadap warga negara asing pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019. Kejadian penangkapan warga negara asing ini sebelumnya telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 yang lalu bertempat di Jorong PSB Nagari Gadut Kec Tilatang

Sambutan Menteri Hukum dan HAM pada Bulan Bakti Kemenkumham dalam rangka Hari Dharma Karyadhika Tahun 2011

SAMBUTAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI PADA BULAN BAKTI KEMENTERIAN HUKUM Ditulis oleh Soni Hartanto
Jumat, 28 Oktober 2011 09:40

SAMBUTAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
PADA BULAN BAKTI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
RANGKA HARI DHARMA KARYADHIKA TAHUN 2011

Yang saya hormati :
• Wakil Menteri Hukum

Sambutan Menpora (Sumpah Pemuda)

 

SAMBUTAN TERTULIS
MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
PADA ACARA
 PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-83
TAHUN 2011
28 Oktober 2011

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa menganugerahkan kepada kita keberkahan, kenikmatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kasih sayang di negeri kita

Korupsi Ancaman Bagi Program Pembangunan Bangsa

"Saya merasa bahagia dapat bertemu dan berada di tengah-tengah para akademisi yang begitu konsentrasi dan gigih dalam mengibarkan bendera perang melawan korupsi, seminar ini diharapkan mampu menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya melawan perlawanan terhadap korupsi yang sangat merugikan negara sampai trliyunan rupiah," demikian dikatakan Menteri Hukum dan HAM

Cari Artikel