Padang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat memberikan pendampingan penyusunan Rancangan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2026, Selasa (03/09/2024).
Sebanyak 12 operator BMN satuan kerja dengan diikuti oleh pejabat yang membawahi pengelolaan barang milik negara mengikuti pendampingan ini.
“Kegiatan Ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, tingkat urgensinya sama dengan pada saat penyusunan RKAKL,” tegas Kepala Bagian Umum, Hasran Sapawi saat membuka kegiatan pendampingan di Aula Pengayoman
Ia menekankan penyusunan RKBMN yang dilakukan harus berpedoman kepada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang berlaku.
Menurut dia, SBSK yang dipedomani sebagaimana yang terbaru yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.PB.01.02 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PB.01.02 Tahun 2021 tentang Pedoman SBSK Peralatan Mesin, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Tetap Lainnya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Dia menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan guna memastikan tersedianya sarana-sarana yang mendukung kelancaran dalam bekerja.
Disamping itu, Ia meminta kepada seluruh operator satker untuk memahami dalam pengusulan rencana kebutuhan BMN melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 dan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan BMN (SIP BMN).
Ia menghimbau agar satker mengupdate di Identitas Satker, update data Master Aset, dan mempersiapkan lampiran wajib dan data pendukung usulan RKBMN sebagai langkah untuk mempersiapkan usulan RKBMN.
Oleh karenanya, sekali lagi harapannya para pejabat yang membidang itu untuk selalu fokus mendampingi operatornya.
“Dengan adanya pendampingan penyusunan RKBMN ini, saya diharapkan penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dan akurat, sehingga pengelolaan BMN di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar dapat berjalan optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” jelasnya
Senada dengan Kabagum, Kepala Sub-Bagian Pengelolaan Keuangan dan BMN, Vina Syafrudin juga menyampaikan pendampingan ini diharapkan dapat menghasilkan output berupa kepastian user yang sudah disampaikan sudah ada dan sudah tersusun semua untuk RKBMN tahun anggaran 2026 karena hal ini sangat penting dalam penilaian Indeks Pengelolaan Aset. (Humas Kemenkumham Sumbar)
